SISTEM EKONOMI KERAKYATAN
Ekonomi kerakyatan
adalah system ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat.dimana ekonomi
rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh
rakyat kebanyakan [popular] yang dengan secara swadaya mengelola sumber daya
ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya ,yang selanjutnya
disebut sebagai usaha kecil dan menengah [ukm] terutama ,meliputi sektor pertanian,perternakan,kerajinan,makanan,dsb.yang
ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpa
harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya .
Secara ringkas KONVENSI
ILO 169 TAHUN 1989 memberi definisi ekonomi kerakyatan adalah ekonomi
tradisional yang menjadi basis kehidupan masyarakat local dalam mempertahankan
kehidupannya .Ekonomi kerakyatan ini di kembangkan berdasarkan pengetahuan dan
keterampilan masyarakat local dalam mengelola lingkungan dan tanah.Mereka
secara turun temurun .aktivitas ekonomi kerakyatan ini terkait dengan ekonomi
sub inten antara lain: Pertanian Tradisional
seperti.perburuan,perkebunan,mencari ikan dan sebagainya.
Kegiatan di sekitar
lingkungan alamnya serta kerajinan tangan dan industri rumahan .kesemua
kegiatan ekonomi tersebut dilakukan
dengan pasar tradisional dan berbasis masyarakat.artinya hanya ditujukan untuk
menghidupi dan memenuhi kebutuhan hidup .masyarakatnya sendiri.kegiatan ekonomi
dikembangkan untuk membantu dirinya sendiri . dan masyarakatnya , sehingga
tidak mengeksploitasi sumber daya alam yang ada.
Gagasan ekonomi
kerakyatan di kembangkan sebagai upaya alternatif dari pada ahli ekonomi
Indonesia untuk menjawab kegagalan yang dialami oleh Negara-negara berkembang
termasuk Indonesia dalam menerapkan teori pertumbuhan ,penerapan teori
pertumbuhan yang telah membawa kesuksesan dinegara-negara kawasan eropa ternyata
telah menimbulkan kenyataan lain di sejumlah bangsa yang berbeda .salah satu
harapan agar hasil dari pertumbuhan tersebut bisa dinikmati sampai pada lapisan
masyarakat paling bawah .ternyata banyak rakyat dilapisan bawah tidak selalu
dapat menikmati cucuran hasil pembangunan yang diharapkan itu bahkan
dikebanyakan Negara-negara berkembang.kesenjangan social ekonomi semakin
melebar dari pengalaman ini ,akhirnya dikembangkan berbagai alternative
terhadap konsep pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan.
Pertumbuhan ekonomi
tetap merupakan prioritas ,tetapi pelaksanaannya harus serasi dengan
pembangunan nasional,yang berinti pada manusia pelakunya . pembangunan yang
berorientasi kerakyatan dan berbagai kebijaksanaan yang berpihak pada
kepentingan rakyat dari pernyataan tersebut jelas sekali bahwa konsep ekonomi
kerakyatan dikembangkan sebagai upaya untuk lebih mengedepankan
masyarakat,dengan kata lain konsep ekonomi kerakyatan dilakukan sebagai sebuah
strategi untuk membangun kesejahteraan dengan lebih mengutamakan pemberdayaan
masyarakat.
Menurut guru besar FE
UGM [alm] PROF. DR.MUBIYARTO system ekonomi kerakyatan adalah system ekonomi
yang berasaskan kekeluargaan,berkedaulatan rakyat dan menunjukan pemihakan
sungguh-sungguh dalam praktiknya ekonomi kerakyatan dapat dijelaskan juga
sebagai ekonomi jejaring [network] yang menghubung-hubungkan sentra-sentra
inovasi produksi.dan kemandirian usaha masyarakat dalam suatu jaringan berbasis
tekhnologi informasi.untuk terbentuknya jejaring pasar domestic,diantara sentra
dan pelaku usaha masyarakat.
Sebagai suatu
jejaringan ekonomi kerakyatan diusahakan untuk siap bersaing dalam era
GLOBALISASI dengan cara mengadopsi teknologi informasi dan system manajemen
yang paling canggih ,sebagaimana dimiliki oleh “lembaga bisnis internasional”
ekonomi kerakyatan sebagai antitesa dari paradigma ekonomi konglomerasi
berbasis produksi massal ala taylorism dengan demikian ekonomi kerakyatan
berbasis ekonomi jaringan harus mengadopsi teknologi tinggi sebagai factor
pemberi nilai tambah terbesar dari proses ekonomi itu sendiri .faktor skala
ekonomi dan efisien yang akan menjadi dasar kompetisi bebas menuntut keterlibatan jaringan ekonomi rakyat
.yakni berbagai sentra-sentra kemandirian ekonomi rakyat .skala besar
kemandirian ekonomi rakyat skala besar dengan pola pengelolaan yang menganut
model siklus terpendek dalam bentuk yang sering disebut sebagai pembeli.
Berkaitan dengan uraian diatas ,agar system ekonomi kerakyatan tidak hanya
berhenti pada tingkat wacana sejumlah agenda konkret ekonomi kerakyatan harus
segera diangkat ke permukaan.secara garis besar ada lima agenda pokok ekonomi
kerakyatan yang harus segera di perjuangkan kelima agenda tersebut ,merupakan
inti dari politik ekonomi kerakyatan dan menjadi titik masuk [entry point] bagi
terselenggaranya system ekonomi kerakyatan dalam jangka panjang : peningkatan
disiplin pengeluaran anggaran dengan tujuan utama memerangi praktik
KORUPSI,KOLUSI dan NEPOTISME [KKN] dalam segala bentuknya ,penghapusan monopoli
melalui penyelenggaraan mekanisme,persaingan yang berkeadilan [fair
competition] ; peningkatan alokasi sumber-sumber penerimaan Negara kepada
pemerintah daerah :penguasaan dan redistribusi pemilikan lahan pertanian kepada
petani penggarap .pembaruan UU KOPERASI dan pendirian koperasi-koperasi dalam
berbagai bidang usaha dan kegiatan .yang perlu dicermati peningkatan
kesejahteraan rakyat dalam konteks ekonomi kerakyatan tidak didasarkan pada
paradigma lokomotif .melainkan pada paradigma fondasi.artinya peningkatan
kesejahteraan tak lagi bertumpu pada dominasi pemerintah pusat .modal asing dan
perusahaan konglomerasi melainkan pada kekuatan pemerintah daerah ,persaingan
yang berkeadilan,usaha pertanian rakyat serta peran-peran koperasi sejati ,yang
diharapkan mampu berperan sebagai fondasi penguatan ekonomi rakyat.strategi
pembangunan yang memberdayakan ekonomi rakyat merupakan strategi melaksanakan
demokrasi ekonomi yaitu produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dan dibawah
pimpinan dan kepemilikan anggota-anggota masyarakat .lebih diutamakan ketimbang
kemakmuran orang-seorang,maka kemiskinan tidak dapat ditoleransi sehingga
setiap kebijakan dan program pembangunan harus memberi manfaat pada mereka yang
paling miskin dan paling kurang sejahtera inilah pembangunan generasi mendatang
sekaligus memberi jaminan social bagi mereka yang paling miskin dan tertinggal.
Yang menjadi masalah
struktur kelembagaan politik dari tingkat kabupaten sampai tingkat komunitas
yang ada saat ini adalah lebih merupakan alat control birokrasi terhadap
masyarakat .tidak mungkin ekonomi kerakyatan diwujudkan tanpa restrukturisasi
kelembagaan politik ditingkat distrik dengan demikian persoalan pengembangan
ekonomi rakyat juga tidak terlepas dari kelembagaan politik ditingkat
distrik.untuk itu mesti tercipta iklim politik yang kondusif bagi pengembangan
ekonomi rakyat ditingkat kampung dan distrik bisa dimulai dengan pendemokrasian
pranata social poltik agar benar-benar inklusif dan partisiporis ditingkat
distrik untuk menjadi partner dan penekan birokrasi kampung dan distrik agar
memenuhi kebutuhan pembangunan rakyat.
